Pemkab dan DPRD Kampar Sepakati KUA-PPAS 2026, Dorong Transparansi Anggaran Daerah

Bangkinang Kota, Bertuahnews.com Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., bersama Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, S.Ag., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar yang membahas sejumlah agenda penting, di antaranya penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin malam (3/11).

Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam proses perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan publik.

“Perencanaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kerja sama erat antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Ahmad Yuzar.

Sementara itu, Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut. Ia menilai forum ini menjadi wadah penting dalam menyatukan visi dan misi antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan tata kelola pemerintahan. Diharapkan hasil rapat ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kampar,” tutur Misharti.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Taridi, berlangsung lancar dan tertib. Turut hadir Sekretaris DPRD Ramlah, para wakil ketua DPRD, anggota DPRD, para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Kampar dalam rapat paripurna ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi dengan lembaga legislatif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.***

Pos terkait