Bangkinang Kota, Bertuahnews.com – Pemerintah Kabupaten Kampar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini diikuti dari Ruang Media Center Gedung Asisten II Setda Kampar.
Bupati Kampar Ahmad Yuzar diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad, M.Si., yang hadir bersama jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Rakor yang dipimpin Mendagri Muhammad Tito Karnavian tersebut membahas sejumlah isu strategis, di antaranya pengendalian inflasi daerah, optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawas Obat dan Makanan, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan penyerapan anggaran kesehatan serta mendukung percepatan program perumahan melalui kemudahan perizinan dan penyediaan lahan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar per 1 April 2026, inflasi tahunan (year on year) pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,23 persen. Sementara itu, secara bulanan (month to month) terjadi deflasi sebesar 0,23 persen dibanding Februari 2026.
Penurunan inflasi ini dinilai sebagai hasil dari berbagai langkah pengendalian yang telah dilakukan pemerintah daerah, seperti pelaksanaan pasar murah dan pengawasan distribusi bahan pokok.
Menanggapi hasil rakor tersebut, Asisten II Setda Kampar Muhammad menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti arahan yang disampaikan Mendagri.
“Kami akan segera melakukan koordinasi internal untuk memastikan pengendalian inflasi di Kampar tetap terjaga. Selain itu, terkait DAK BOK Pengawas Obat dan Makanan serta dukungan Program 3 Juta Rumah, Pemkab Kampar siap memberikan dukungan administratif maupun operasional yang diperlukan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
