Pekanbaru, Bertuahnews.com – Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan laporan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Binsar Karyanto P.S.T., MM., CSFA., GRCA., GRCP, dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Riau.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Taridi, S.Hi., M.M, Penjabat Sekretaris Daerah Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si, Plt Inspektur Muhammad Irsyad, serta Kepala BPKAD Drs. Dendi Zulhairi, M.Si.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kampar menegaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Penyerahan LKPD ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud tanggung jawab moral dan profesional kami kepada masyarakat Kampar. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ahmad Yuzar.
Lebih lanjut, ia berharap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat berjalan dengan lancar serta memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Kampar. Menurutnya, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dimaknai sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Opini WTP adalah cerminan dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun yang lebih penting adalah bagaimana laporan keuangan ini benar-benar mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin setiap kebijakan fiskal berdampak nyata bagi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di Kampar,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Binsar Karyanto menyampaikan apresiasi atas ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyerahkan laporan keuangan tersebut.
“Kami mengapresiasi komitmen Bupati Kampar dan jajaran dalam menyerahkan LKPD sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Penyerahan LKPD Unaudited ini menjadi tahapan awal dalam proses pemeriksaan oleh BPK, yang selanjutnya akan menentukan opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025.
