Jatinangor, Bertuahnews.com – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor. Agenda ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua Tim Komisi II DPR RI, serta para alumni IPDN dan APDN dari berbagai daerah di Indonesia.
Kunjungan kerja tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus membahas peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya peran alumni IPDN dan APDN dalam mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menilai bahwa forum seperti ini memiliki nilai penting sebagai sarana silaturahmi dan pertukaran gagasan antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
“Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat peran alumni IPDN dan APDN yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai wilayah,” ujar Ahmad Yuzar.
Lebih lanjut, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi mengenai berbagai isu strategis, mulai dari penguatan kapasitas aparatur pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga peran lembaga pendidikan kedinasan dalam mencetak aparatur yang profesional dan berintegritas.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para alumni IPDN dan APDN dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan nasional.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus upaya memperkuat kelembagaan pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur negara.
Melalui pertemuan ini diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih erat antara seluruh unsur pemerintahan, sehingga mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
